Islamul Haq | Founder El Haq Global Academic
Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni sering kali terjebak dalam batas-batas ritualistik birokrasi dan glorifikasi tekstual. Bagi kalangan akademisi, momentum ini menuntut sebuah pembacaan ulang yang lebih kritis dan dekonstruktif: bukan lagi sekadar merayakan tanggal historis pidato Soekarno di depan sidang BPUPKI tahun 1945, melainkan menguji sejauh mana Pancasila berfungsi sebagai weltanschauung (pandangan hidup) dan philosophische grondslag (dasar filosofis) yang tangguh dalam mengarsiteki realitas keindonesiaan kontemporer.
Secara genealogi politik, pidato 1 Juni 1945 adalah sebuah mahakarya kompromi intelektual. Soekarno, dengan kapasitasnya sebagai pemikir sintesis, berhasil mempertemukan dua poros epistemologis yang saat itu saling menegasi: antara kelompok nasionalis sekuler yang berkiblat pada modernitas Barat dan kelompok nasionalis religius yang berbasis pada transendensi ketuhanan. Pancasila lahir bukan sebagai hasil penyeragaman, melainkan sebagai sebuah kalimatun sawa (titik temu) yang merekonsiliasikan keragaman kultural, etnis, dan teologis ke dalam satu wadah geopolitik yang utuh.
Namun, memasuki paruh kedua dekade 2020-an, relevansi filosofis ini menghadapi tantangan multidimensional yang eksistensial. Di tengah gempuran algoritma global, neoliberalisme ekonomi, dan polarisasi digital yang semakin akut, Pancasila kerap mengalami apa yang disebut sebagai “alienasi fungsional”. Sila kelima (Keadilan Sosial), misalnya, kerap kali kontradiktif dengan realitas ketimpangan ekonomi dan laju kapitalisme global yang mencengkeram kebijakan domestik. Di sisi lain, Sila kesatu (Ketuhanan) sering kali direduksi menjadi komoditas politik identitas yang memicu segregasi sosial, alih-alih menjadi payung moralitas publik.
Jika kita bedah melalui lensa ekonomi politik, ada diskoneksi yang menganga antara kebijakan pembangunan nasional dengan substansi sila keadilan sosial. Paradoks pembangunan hari ini sering kali meminggirkan komunitas lokal demi memuluskan investasi skala besar. Ketika instrumen hukum dan ekonomi negara lebih berpihak pada akumulasi modal segelintir elit (oligarki) ketimbang distribusi kesejahteraan yang merata, maka Pancasila sedang mengalami desakralisasi di tingkat praksis. Sebagai ideologi negara, Pancasila seharusnya tidak menjadi legitimasi bagi “keadilan yang prosedural”, melainkan pemandu bagi “keadilan yang substansial” yang mampu melindungi hak ekonomi masyarakat rentan.
Tantangan ini kian diperumit oleh pergeseran ruang publik ke ranah virtual. Di era disrupsi informasi ini, jagat digital Indonesia kerap kali dipenuhi oleh gaung kebencian (echo chambers), misinformasi, dan disintegrasi sosial yang digerakkan oleh algoritma komersial. Dalam konteks ini, Sila ketiga (Persatuan Indonesia) sedang diuji secara radikal. Gotong royong yang dahulu berbasis pada keterikatan fisik dan empati sosiologis, kini mengalami pendangkalan menjadi sekadar sentimen massa yang rapuh di media sosial. Negara dan masyarakat sipil ditantang untuk merumuskan “Etika Digital Pancasila” sebuah panduan moral virtual yang mampu mentransformasikan ruang siber menjadi inkubator dialog yang sehat, bukan medan perang proksi politik.
Oleh karena itu, dalam kacamata sosiologi politik, tugas akademisi dan institusi pendidikan hari ini adalah melakukan reaktualisasi dan revitalisasi Pancasila dari tingkat abstrak-filosofis menuju praksis-empiris. Pancasila tidak boleh dibiarkan menjadi “mitos politik” yang beku atau sekadar instrumen legitimasi kekuasaan yang represif sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Orde Baru melalui penataran P4. Kampus dan lembaga riset harus menjadi garda terdepan dalam mendekolonisasi pemikiran kebangsaan; menjadikan Pancasila sebagai pisau analisis kritis untuk membongkar ketimpangan struktur sosial, mengkritik kebijakan yang koruptif, dan merajut kembali kohesi sosial yang robek akibat pragmatisme politik pasca-kebenaran (post-truth).
Lebih jauh lagi, menghadapi transisi geopolitik global di tahun 2026 ini, Pancasila menuntut adanya reformulasi epistemik yang adaptif terhadap isu global. Kita harus mampu membumikan nilai-nilai kebangsaan ke dalam diskursus modern, seperti keadilan ekologis (environmental justice) dan transisi energi hijau. Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak lagi hanya berbicara tentang relasi hukum antar-manusia, tetapi juga mencakup tanggung jawab etis manusia terhadap kelestarian lingkungan dan hak generasi mendatang atas ruang hidup yang layak. Pancasila harus mampu menjawab tantangan krisis iklim global dengan watak kosmonasionalismenya.
Hari Lahir Pancasila bukan sekadar kalender merah untuk beristirahat dari aktivitas akademik. Hari ini adalah sebuah manifesto intelektual yang mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah sebuah “proyek eksperimental” yang belum selesai. Menghidupkan Pancasila berarti menolak kepasrahan terhadap status quo, berani melakukan otokritik terhadap arah haluan negara, dan memastikan bahwa konsensus luhur 1 Juni 1945 tetap menjadi jangkar rasionalitas sekaligus kompas moralitas di tengah badai zaman yang kian tak menentu.
