Gelar “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” yang selama puluhan tahun disematkan pada profesi guru kini terasa kian getir dan ironis. Ruang kelas yang sejatinya menjadi tempat suci untuk menyemai ilmu pengetahuan dan moralitas, belakangan ini justru berubah menjadi zona rentan yang sarat akan kecemasan bagi para pendidik. Rentetan kasus hukum yang menjerat para guru akibat tindakan pendisiplinan siswa—mulai dari teguran lisan, mencukur rambut, hingga sanksi fisik ringan—kerap kali berujung pada laporan polisi, meja hijau, bahkan penahanan. Fenomena maraknya kriminalisasi ini merefleksikan sebuah krisis sosiologis yang akut di mana profesi mulia ini pelan-pelan sedang kehilangan martabat, penghormatan, dan benteng perlindungan hukumnya di tengah masyarakat. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Akar dari rapuhnya perlindungan terhadap guru berhulu dari benturan tajam antara hukum perlindungan anak dan hukum perlindungan profesi guru. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Anak yang berniat luhur mencegah kekerasan, dalam praktiknya di lapangan kerap disalahgunakan oleh sebagian orang tua murid sebagai instrumen hukum untuk melakukan serangan balik dan balas dendam. Diperparah dengan komersialisasi pendidikan, di mana sebagian orang tua merasa “telah membayar mahal” sekolah sehingga menganggap guru sekadar pelayan transaksional yang tidak berhak mendikte moral anak mereka. Akibatnya, tindakan penegakan karakter yang bersifat edukatif sering kali mentah-mentah disamakan dengan tindak pidana penganiayaan murni tanpa melihat esensi niat mendidiknya (animus docendi). [1, 2, 3, 4, 5]
Dampak psikologis dari kedaruratan proteksi profesi ini mulai menunjukkan kerusakan sistemik pada masa depan kualitas pendidikan nasional. Ketika guru-guru dilingkupi rasa takut akan dilaporkan ke polisi, mereka secara sadar akan memilih jalan aman: bersikap apatis, pasrah, dan membiarkan pelanggaran moral siswa di depan mata. Guru hanya akan datang mengajar materi akademis secara formalitas lalu pulang, tanpa mau lagi menyentuh wilayah pembentukan karakter siswa. Diamnya guru di dalam kelas akibat ancaman hukum adalah pertanda awal dari kematian pendidikan moral bangsa, melahirkan generasi muda yang cerdas secara kognitif namun rapuh etika, miskin adab, serta anti-kedisiplinan. [1, 2, 3, 4, 5]
Untuk menghentikan runtuhnya wibawa pendidik ini, penguatan Hak Imunitas Guru dalam menjalankan profesinya harus segera dilegalisasi secara konkret dan agresif. Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Legislasi DPR harus mempercepat perumusan RUU Perlindungan Guru dan Dosen demi menegaskan batas imunitas antara pendisiplinan karakter dan kekerasan pidana. Aparat penegak hukum di tingkat bawah pun wajib mengedepankan asas restorative justice serta mematuhi yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa guru tidak dapat dipidana saat menjalankan tugas profesinya. Mengembalikan marwah guru bukan sekadar urusan membela kepentingan sebuah profesi, melainkan langkah penyelamatan darurat untuk memastikan sekolah tetap menjadi ruang aman yang berwibawa demi melahirkan generasi penerus bangsa yang beradab. [1, 2, 3, 4, 5]
