Gelar akademik sejatinya merupakan simbol tertinggi dari sebuah komitmen intelektual, kerja keras, dan dedikasi mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Namun, potret dunia pendidikan tinggi belakangan ini diwarnai ironi yang memprihatinkan dengan maraknya fenomena obral gelar dan jalur instan untuk meraih status akademik mentereng. Mulai dari maraknya industri joki skripsi, tesis, hingga joki jurnal internasional untuk syarat guru besar, hingga polemik pemberian gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) yang terkesan politis dan obralan. Ketika proses panjang riset ilmiah direduksi menjadi sekadar transaksi finansial demi gengsi, institusi pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai pabrik pemikir, melainkan telah bergeser menjadi pasar komoditas yang menjual legalitas kepakaran semu. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Normalisasi terhadap gelar instan ini mencerminkan lahirnya mentalitas masyarakat yang “gila hormat” namun malas berproses. Di tengah budaya feodalistik modern, gelar sering kali dijadikan instrumen mutakhir untuk menaikkan status sosial, memperlancar karier politik, atau sekadar memuaskan ego di kartu nama. Demi mengejar tenggat waktu atau syarat administratif “terbitkan atau punah” (publish or perish), integritas akademik dan moralitas kejujuran dikorbankan tanpa penyesalan. Akibatnya, esensi dari penelitian ilmiah—yang seharusnya ditujukan untuk menyelesaikan masalah nyata di masyarakat—berubah menjadi tumpukan kertas tanpa makna yang diproduksi secara massal oleh makelar artikel ilmiah. [1, 2, 3, 4, 5]
Dampak jangka panjang dari runtuhnya moralitas akademik ini sangat berbahaya bagi masa depan peradaban suatu bangsa. Ketika gelar profesor atau doktor dapat diraih tanpa melalui pengujian nalar kritis yang ketat, masyarakat akan pelan-pelan kehilangan kepercayaan terhadap para ahli (the death of expertise). Kebijakan publik yang krusial berisiko dilahirkan dari keputusan-keputusan tokoh bergelar tinggi namun miskin kapasitas ilmiah yang substantif. Lebih buruk lagi, budaya jalan pintas ini mengirimkan pesan moral yang merusak bagi generasi muda: bahwa ketekunan, objektivitas, dan kejujuran ilmiah tidak lagi memiliki nilai yang berharga jika dibandingkan dengan uang dan jaringan kekuasaan yang bisa membeli segalanya. [1, 2]
Oleh karena itu, mengembalikan marwah dan kehormatan institusi pendidikan tinggi menuntut adanya langkah pembenahan sistemik yang radikal dan tanpa kompromi. Kementerian terkait bersama badan akreditasi harus memperketat pengawasan, melakukan audit forensik terhadap publikasi ilmiah, serta tidak ragu untuk mencabut gelar akademik secara tegas jika terbukti melakukan plagiarisme atau perjokian. Sanksi pidana dan pemecatan juga harus diterapkan tidak hanya bagi mahasiswa atau pejabat penggunanya, tetapi juga bagi dosen maupun makelar sistem yang memfasilitasi praktik culas tersebut. Pendidikan tinggi harus berani membersihkan dirinya dari polusi pragmatisme, karena hanya di atas fondasi kejujuran ilmiah yang kokoh, sebuah bangsa dapat melahirkan pemikiran besar yang menyejahterakan rakyat.
